Jadwal Us/M Sd/Mi Dan Pos Us/M Sd/Mi Tahun 2017

Berikut ini yaitu berkas Jadwal US/M SD/MI dan POS US/M SD/MI Tahun 2017 pada Keputusan Balibang Kemdikbud Nomor: 007/H/EP/2017 perihal Prosedur Operasional Standar Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah SD Luar Biasa dan Penyelenggera Program Paket A/ULA Tahun 2017. Berkas ini ditujukan sebagai acuan untuk Guru, Kepala Sekolah dan lain-lain di SD, MI dan sederajat.

POS US/M SD/MI Tahun 2017

Jadwal US/M SD/MI Tahun 2017

US/M SD/MI dilaksanakan pada:

Jadwal Pelaksanaan USM SD MI 2017

POS (Prosedur Operasional Standar) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah SD Luar Biasa dan Penyelenggera Program Paket A/ULA tahun 2017

Berikut ini kutipan keterangan dari isi POS US/M SD/MI Tahun 2017:

PERATURAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR UJIAN SEKOLAH/MADRASAH PADA SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, DAN PENYELENGGARA PROGRAM PAKET A/ULA TAHUN PELAJARAN 2016/2017.

Pasal 1

(1) Prosedur Operasional Standar merupakan contoh dalam penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Penyelenggara Program Paket A/ULA Tahun Pelajaran 2016/2017.

(2) Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2016/2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR UJIAN SEKOLAH/MADRASAH PADA SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, DAN PENYELENGGARA PROGRAM PAKET A/ULA

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat, selanjutnya disebut US/M yaitu kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi penerima didik untuk semua muatan/mata pelajaran dan muatan lokal.
2. Prosedur Operasional Standar, selanjutnya disebut POS yaitu langkah baku yang mengatur teknis pelaksanaan serta menjadi dasar dan contoh dalam penyelenggaraan US/ M.
3. Standar Nasional Pendidikan yaitu kriteria minimal perihal sistem pendidikan di seluruh wilayah aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Satuan pendidikan yaitu Sekolah Dasar, selanjutnya disebut SD, Madrasah Ibtidaiyah, selanjutnya disebut MI, SD Luar Biasa, selanjutnya disebut SDLB, Satuan Pendidikan Kerjasama, selanjutnya disebut SPK, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, selanjutnya disebut PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar, selanjutnya disebut SKB, dan Pondok Pesantren Salafiyah, selanjutnya disebut PPS.
5. Program Ula yaitu pendidikan dasar enam tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket A dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
6. Kriteria Kelulusan yaitu ketercapaian minimal persyaratan kelulusan penerima didik.
7. US IM Susulan yaitu US/ M yang dilaksanakan bagi penerima didik yang berhalangan mengikuti US/M alasannya yaitu alasan tertentu dan disertai bukti yang sah.
8. Kisi-kisi US/M yaitu contoh dalam penyusunan dan perakitan Paket Soal yang disusun menurut kurikulum yang berlaku.
9. Bahan US/ M yaitu materi yang dipakai dalam penyelenggaraan US/M yang terdiri atas Paket Soal, Lembar Jawaban US/M, daftar hadir, informasi acara, amplop pengembalian lembar jawaban, pakta integritas, dan tata tertib.
10. Paket Soal US/M yaitu perangkat soal yang dipakai untuk US/M terdiri dari paket Utama, Susulan, dan Cadangan.
11. Lembar Jawaban US/M yang selanjutnya disebut LJUS/M yaitu lembaran kertas yang dipakai oleh penerima ujian untuk menjawab soal US/M.
12. Daftar Satuan Pendidikan Penyelenggara US/M, selanjutnya disebut DSPP-US/M yaitu daftar yang memuat penyelenggara US/M.
13. Daftar Nominasi Sementara, selanjutnya disebut DNS yaitu daftar yang memuat calon penerima sementara US/M.
14. Daftar Nominasi Tetap, selanjutnya disebut DNT yaitu daftar yang memuat calon penerima tetap US/ M.
15. Daftar Kolektif Hasil Ujian Sekolah/Madrasah, selanjutnya disebut DKHUS/M yaitu daftar yang memuat bakteri US/M.
16. Ijazah yaitu dokumen/ sertifikat pencapaian kompetensi final penerima didik yang berisi keterangan perihal penyelesaian seluruh kegiatan pembelajaran, perolehan nilai minimal baik pada penilaian akhir, dan lulus US/M.
17. Penyelenggara US/M yaitu Satuan Pendidikan, Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama, Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Atase Pendidikan dan Kebudayaan/Konsulat Jenderal Bidang Sosial Budaya, dan Kementerian.
18. Sekolah Indonesia di Luar Negeri, selanjutnya disebut SILN yaitu satuan pendidikan Indonesia di luar negen yang memakai kurikulum yang berlaku di Indonesia.
19. Provinsi yaitu pemerintah provinsi.
20. Kabupaten/kota yaitu pemerintah kabupaten/kota.
21. Badan yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan.
22. Kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
23. Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

PESERTA UJIAN SEKOLAH/MADRASAH

Persyaratan Peserta

Persyaratan penerima US/M yaitu sebagai berikut:

1. Telah atau pernah mengikuti pendidikan pada tahun terakhir di SD/MI, SDLB, dan Program Paket A/Ula.
2. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil mencar ilmu (rapor) pada SD/MI, SDLB, dan Program Paker A/Ula mulai kelas IV semester 1 hingga dengan kelas VI semester 1.
3. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil mencar ilmu (rapor) setingkat SD /MI, SDLB, atau Program Paket A/Ula mulai kelas IV semester 1 hingga dengan kelas VI semester 1 untuk pendidikan informal.
4. Berhalangan mengikuti US/M di satuan pendidikan yang bersangkutan dengan alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak sanggup mengikuti US/M sanggup mengikuti US/M susulan.

Pendaftaran Peserta

1. Satuan pendidikan melaksanakan registrasi penerima dengan memakai format registrasi yang dibakukan oleh Kabupaten/Kota, sedangkan untuk SDLB memakai format registrasi yang dibakukan oleh Provinsi.
2. Satuan pendidikan mengirimkan daftar penerima ke Kabupaten/ Kota, Kantor Kementerian Agama, dan Provinsi sesuai dengan jenis satuan pendidikan.
3. Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama mengoordinasikan pemasukan data penerima dengan memakai aplikasi yang tersedia, sedangkan untuk SDLB dikoordinasikan oleh Provinsi.
4. Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama, dan Provinsi sesuai dengan kewenangan mencetak dan mendistribusikan DNS ke satuan pendidikan.
5. Satuan pendidikan melaksanakan validasi DNS dan mengirimkan hasil validasi ke Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama, dan Provinsi sesuai dengan bentuk satuan pendidikan.
6. Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama, dan Provinsi sesuai dengan kewenangan melaksanakan finalisasi data, mencetak, dan mendistribusikan DNT beserta Kartu Peserta US/M ke satuan pendidikan.
7. Pimpinan satuan pendidikan menandatangani dan membubuhkan stempel pada Kartu Peserta US/M yang telah ditempel foto peserta.
8. Peserta Program Paket A/Ula yang tidak lulus US/M pada tahun pelajaran 2015/2016 dan akan mengikuti US/M tahun pelajaran 2016/2017 harus terdaftar pada satuan pendidikan asal atau satuan pendidikan yang ditunjuk.

PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH/MADRASAH

Kermenterian

Tugas dan kewenangan Kementerian dalam penyelenggaraan US/M adalah:

1. Menetapkan POS US/M;
2. Menetapkan kisi-kisi soal: a. muatan/mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA yang diujikan pada US/M SD/MI dan SDLB; b. muatan/mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn yang diujikan pada US/M Program Paket A/Ula;
3. Melakukan sosialisasi kisi-kisi soal sebagaimana dimaksud pada angka 2 ke Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
4. Menyusun dan memutuskan soal sebanyak 25% (dua puluh lima persen) paket soal untuk muatan/mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 2;
5. Menyediakan jago penilaian pendidikan untuk kegiatan perakitan dan penetapan perangkat soal yang akan digunakan, berkoordinasi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
6. Melakukan sosialisasi pelaksanaan Kabupaten/Kota, dan LPMP; US/M ke Provinsi, 
7. Menetapkan format dan spesifikasi blangko Ijazah;
8. Melakukan pencetakan dan pendistribusian blanko ijazah ke satuan pendidikan melalui Provinsi, Atase Pendidikan, Kabupaten/Kota, atau Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan;
9. Memantau pelaksanaan US/M di Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan satuan pendidikan;
10. Menerima data hasil pengolahan US/M dari Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai kewenangan;
11. Menganalisis data hasil US/ M dan menyusun laporan pemetaan hasil US/M; dan
12. Mengevaluasi penyelenggaraan US/M. B. 

Provinsi

1. Gubernur; Gubernur memutuskan pelaksana US/M di tingkat Provinsi yang terdiri atas; a. Dinas Pendidikan Provinsi/Instansi yang menangam pendidikan dasar; b. Kantor Wilayah Kementerian Agama; dan c. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.
2. Dinas Pendidikan Provinsi/Instansi yang meriangarn pendidikan dasar dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Provinsi mempunyai kiprah dan kewenangan sebagai berikut:

1. melaksanakan sosialisasi pelaksaaan US/ M kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Dewan Pendidikan Provinsi, DPRD Provinsi, media massa dan pemangku kepentingan lain;
2. menggandakan dan mendistribusikan POS, dan kisi-kisi soal US/M yang ditetapkan Kementerian ke Kabupaten/Kota dan Kan tor Kernen terian Agama (bagi yang mempunyai anggaran);
3. mengoordinasikan perakitan 25% (dua puluh lima persen) paket soal dari Kementerian dan 75% (tujuh puluh lima persen) paket soal dari Kabupaten/Kota dan memutuskan perangkat paket soal US/M;
4. melengkapi paket soal US/M dengan Lembar Jawaban US/M, daftar hadir, informasi acara, amplop pengembalian lembar jawaban, pakta integritas, dan tata tertib menjadi materi US/M;
5. mendistribusikan paket soal pada butir 4 ke Kabupaten/Kota;
6. menjaga kerahasiaan materi US/M;
7. menjaga keamanan pelaksanaan US/M;
8. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan US/ M di wilayahnya;
9. menyampaikan hasil pengolahan kepada Kementerian; dan
10. membuat laporan pelaksanaan US/M di daerahnya dan menyampaikannya kepada Kementerian.

Tugas dan Kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi dalam pelaksanaan US/M SDLB

Dinas Pendidikan Provinsi mempunyai kiprah dan kewenangan:

1. merencanakan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan US/M SDLB di wilayahnya;
2. melakukan sosialisasi kebijakan US/M SDLB kepada pemangku kepentingan terkait;
3. menerima DNT dari satuan pendidikan;
4. menyusun 75% (tujuh puluh lima persen) paket soal menurut kisi-kisi yang ditetapkan oleh Kementerian dengan melibatkan para pendidik yang mewakili Kabupaten/Kota di wilayahnya;
5. mengoordinasikan perakitan 25% (dua puluh lima persen) paket soal dari Kementerian dan 75% (tujuh puluh lima persen) paket soal dari Kabupaten/Kota dengan jago penilaian pendidikan dan memutuskan perangkat paket soal US/ M;
6. melengkapi paket soal US/M dengan Lembar Jawaban US/M, daftar hadir, informasi acara, amplop pengembalian lembar jawaban, pakta integritas, dan tata tertib menjadi materi US/M;
7. mendistribusikan paket soal pada butir 6 ke Kabupaten/Kota atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau satuan pendidikan;
8. menggandakan dan mendistribusikan materi US/M SDLB ke satuan pendidikan melalui dana APBD di Dinas Pendidikan Provinsi atau dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di satuan pendidikan;
9. menjaga kerahasiaan materi US/M;
10. menjaga keamanan pelaksanaan US/M;
11.  menyediakan aplikasi pendataan;
12. membentuk tim pengolahan WUS/M;
13. melakukan pengolahan hasil US/M;
14. menyampaikan hasil pengolahan kepada Kementerian dan Satuan Pendidikan;
15. mencetak dan mendistribusikan DKHUS/M untuk muatan/mata pelajaran yang kisi-kisinya ditetapkan Kementerian ke satuan pendidikan khusus;
16. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan US/M di wilayahnya; dan
17. membuat laporan pelaksanaan US/M di daerahnya dan menyampaikannya kepada Kementerian.

Atase Pendidikan clan Kebudayaan/Konsulat Jenderal bidang Sosial Budaya.

Atase Pendidikan clan Kebudayaan/Konsulat Jenderal bidang Sosial Budaya mempunyai kiprah clan kewenangan:

1. menetapkan penyelenggaraan US/ M negara di wilayah tugasnya;
2. merencanakan clan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan US/M di wilayahnya;
3. melakukan sosialisasi pelaksanaan US/M kepada SILN di wilayahnya;
4. menggandakan clan mendistribusikan Permen, POS, dan kisi-kisi soal yang ditetapkan Kementerian;
5. menetapkan DNT penerima US/ M di daerahnya dan mengirimkannya ke Kementerian;
6. menetapkan kisi-kisi dan menyusun 75% (tujuh puluh lima persen) paket soal yang kisi-kisinya ditetapkan oleh Kementerian dengan melibatkan para pendidik dari SILN di wilayahnya;
7. mengambil 25% (dua puluh lima persen) paket soal dari Kementerian;
8. merakit dan memutuskan paket soal US/M yang terdiri atas 25% (dua puluh lima persen) paket soal dari Kementerian dan 75% (tujuh puluh lima persen) paket soal dari SILN Penyelenggara di wilayahnya;
9. menggandakan dan mendistribusikan materi US/M yang meliputi Paket Soal, WUS/M, Daftar Hadir, Berita Acara, dan pakta integritas ke SILN;
10. melakukan pengolahan hasil US/M SILN serta mengirimkan akibatnya ke Kementerian;
11. menjaga kerahasiaan materi US/M;
12. menjaga keamanan clan ketertiban pelaksanaan US/M;
13. menyediakan aplikasi pendataan;
14. membentuk tim pemindai dan pengolahan WUS/M;
15. mencetak dan mendistribusikan DKHUS/M untuk muatan/ mata pelajaran yang kisi-kisinya ditetapkan Kementerian ke setiap SILN penyelenggara;
16. mendistribusikan blanko ijazah dan hasil US/M ke SILN penyelenggara;
17. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan US/M di wilayahnya; dan
18. membuat laporan pelaksanaan US/M di daerahnya dan menyampaikannya kepada Kementerian.

Kabupaten/Kota

1. Bupati/Walikota; Bupati/Walikota memutuskan pelaksana US/M di tingkat kabupaten/kota yang terdiri atas: a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan b. Kantor Kementerian Agama.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama; Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama mempunyai kiprah dan kewenangan: a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan US/ M di daerahnya menurut POS US/M; b. melibatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam seluruh tahapan penyelenggaraan US/M; c. mengoordinasikan dan menyosialisasikan pelaksanaan US/ M kepada pimpinan satuan pendidikan, Dewan Pendidikan, DPRD, kabupaten/kota, media massa, dan pemangku kepentingan lain di wilayahnya; d. melaksanakan pendataan dan memutuskan calon penerima US/M; e. mengelola data penerima US/M serta menerbitkan DNS dan DNT; f. mengirimkan DNS ke Satuan pendidikan untuk divalidasi; g. mengirimkan DNT ke Provinsi atau Kantor Wilayah Kementerian Agama serta satuan pendidikan; h. mencetak kartu penerima US/M; 1. mendistribusikan Permen, POS, dan kisi-kisi soal yang ditetapkan Kementerian ke satuan pendidikan; j. menentukan dan memutuskan penulis soal US/M dari satuan pendidikan atau KKG; k. mengoordinasikan penulisan 75% (tujuh puluh lima persen) paket soal menurut kisi-kisi yang ditetapkan oleh Kementerian dengan menentukan indikator sesuai dengan karakteristik daerah; 1. menyerahkan paket soal 75% pada butir k untuk dirakit dan ditetapkan oleh Provinsi; m. mendapatkan materi US/M yang sudah ditetapkan oleh Provinsi; n. meniru dan mendistribusikan materi US/M ke Satuan pendidikan melalui dana APBD di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, atau mengoordinasikan penggandaan dan pendistribusian materi US/M ke Satuan pendidikan melalui dana BOS di Satuan pendidikan; o. menjaga kerahasiaan dan keamanan materi US/M; p. menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan US/M; q. membentuk tim pengolahan WUS/M; r. melaksanakan pengolahan hasil US/M; s. memberikan hasil pengolahan kepada Kementerian; t. mencetak dan mendistribusikan DKHUS/M untuk muatan/pelajaran yang kisi-kisinya ditetapkan Kementerian ke satuan pendidikan; u. melaksanakan pemantauan dan penilaian pelaksanaan US/M diwilayahnya bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Pengawas Sekolah; dan v. menciptakan laporan pelaksanaan US/M kabupaten/kota dan menyampaikannya ke Kementerian.

Satuan Pendidikan

1. Persyaratan penyelenggara US/ M; a. Penyelenggara US/M yaitu satuan/program pendidikan yang terakreditasi. b. Penyelenggaraan US/ M untuk satuan pendidikan yang belum terakreditasi atau berada di tempat tertinggal/ terluar / terpencil dilakukan oleh satuan/ kegiatan pendidikan yang sudah terakreditasi atau oleh satuan/ kegiatan pendidikan yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama setempat. Khusus untuk SDLB ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi; c. Pimpinan satuan pendidikan memutuskan Penanggung-jawab Penyelenggaraan US/M di satuan pendidikan yang terdiri atas Pendidik dari satuan pendidikan yang bersangkutan dan/ atau Pendidik dari satuan pendidikan lain yang bergabung.
2. Satuan pendidikan mempunyai kiprah dan kewenangan sebagai berikut: a. melaksanakan tahapan US/ M menurut Permen dan POS US/M serta petunjuk teknis pelaksanaan US/M di satuan pendidikan; b. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan US/ M kepada pendidik, penerima US/M, orang tua, dan komite sekolah; c. mengusulkan calon penulis soal US/M yang kisi-kisinya ditetapkan oleh Kementerian kepada Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama. Untuk SDLB kepada provinsi; d. menyusun dan memutuskan paket soal US/M yang kisi-kisinya tidak ditetapkan Kementerian; e. melaksanakan registrasi calon penerima US/M dan mengirimkannya ke Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama. Untuk SDLB kepada provinsi; f. melaksanakan latihan pengisian WUS / M kepada calon penerima US/M; g. meniru materi US/ M dengan dana BOS di satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (apabila anggaran tidak dialokasikan di APBD); h. mengambil materi US/M di tempat yang sudah ditetapkan oleh Penyelenggara US/M Kabupaten/Kota; 1. mengusut dan memastikan amplop paket soal US/ M dalam keadaan disegel; j. menjaga kerahasiaan dan keamanan materi US/M; k. menyiapkan ruang khusus untuk pelaksanaan US/M bagi penerima didik yang berkebutuhan khusus; 1. menjaga keamanan pelaksanaan US/M; m. mengusut dan memastikan amplop WUS/M dalam keadaan dilem/ dilak di ruang ujian dan telah ditandatangani oleh Pengawas Ruang US/M, serta dibubuhi stempel satuan pendidikan; n. mengumpulkan bakteri US/M serta mengirimkannya ke Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama, untuk SDLB kepada Provinsi; o. menenma DKHUS/M dari Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama, untuk SDLB dari Provinsi; p. menerbitkan, menandatangani, dan membagikan hasil US/M kepada penerima US/M; dan q. memberikan laporan pelaksanaan US/M kepada Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama, khusus SILN kepada Atase Pendidikan dan Kebudayaan/Konsulat Jenderal Sosial Budaya, untuk SDLB ke Provinsi.

Penyusunan Kisi-Kisi Soal

Kementerian menyusun kisi-kisi soal menurut kurikulum yang berlaku, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. mengidentifikasi materi yang sama pada muatan/mata pelajaran yang diujikan sesuai Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 perihal Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 perihal Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 perihal Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
2. menyusun kisi-kisi soal US/M untuk muatan/mata pelajaran yang diujikan dengan melibatkan pendidik dan jago penilaian pendidikan;
3. melakukan validasi kisi-kisi soal US/M dengan melibatkan pendidikdan jago penilaian pendidikan; dan
4. menetapkan kisi-kisi soal US/M Tahun Pelajaran 2016/2017.

Penyiapan Paket Soal US/M

1. Kementerian memutuskan 25% (dua puluh lima persen) paket soal dengan cara mengidentifikasi dan menentukan butir-butir soal dari bank soal nasional sesuai dengan kisi-kisi soal US/M Tahun Pelajaran 2016/2017.
2. Provinsi atau Kabupaten/Kota menyusun, menetapkan, dan merakit paket soal, dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. menyusun 75% (tujuh puluh lima persen) paket soal dengan melibatkan para pendidik yang mewakili seluruh Kabupaten/ Kota di wilayahnya; b. merakit dan memutuskan paket soal US/M dengan cara menggabungkan 25% (dua puluh lima persen) paket soal dari Kementerian dengan 75% (tujuh puluh lima persen) paket soal yang ditetapkan Provinsi atau Kabupaten/Kota; c. melaksanakan finalisasi dan menata perwajahan (lay out) paket soal sanggup melibatkan pendidik, dosen, dan jago penilaian pendidikan Pengiriman 25% (dua puluh lima persen) paket soal US/M sebagai berikut: a. Kementerian menyerahkan 25% (dua puluh lima persen) paket soal US/M dalam bentuk softcopy kepada Provinsi disertai Berita Acara; dan b. Provinsi mendapatkan 25% (dua puluh lima persen) paket soal US/M dari Kementerian, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) mengecek kesesuaian jumlah dan nama muatan/ mata pelajaran yang kisi-kisinya ditetapkan oleh Kementerian dengan Berita Acara; dan 2) mengisi dan menandatangani Berita Acara Serah Terima dengan saksi dari Provinsi.
3. Atase Pendidikan dan Kebudayaan/Konsulat Jenderal bidang Sosial Budaya menyiapkan, menggandakan, dan mendistribusikan seluruh paket soal un tuk SILN.
4. Paket soal untuk US/M SD/MI dan SDLB terdiri atas paket soal US/M, paket soal susulan, dan paket soal cadangan.

Penggandaan dan Pendistribusian Bahan US/M

1. Penggandaan dan pendistribusian materi US/ M dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan penggandaan dan pendistribusian materi US/M menjadi tanggung jawab Provinsi dan atau Kabupaten/Kota atau Satuan Pendidikan.
3. Setelah pelaksanaan US/M berakhir, pengelolaan paket soal diserahkan kepada satuan pendidikan.
4. Ketentuan perihal penggandaan dan pendistribusian materi US/M diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis penggandaan dan pendistribusian yang ditetapkan oleh Provinsi dan atau Kabupaten/Kota atau Satuan Pendidikan.

Download Keputusan Balibang Kemdikbud Nomor: 007/H/EP/2017 perihal Prosedur Operasional Standar Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah SD Luar Biasa dan Penyelenggera Program Paket A/ULA Tahun 2017

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Keputusan Balibang Kemdikbud Nomor: 007/H/EP/2017 perihal Prosedur Operasional Standar Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah SD Luar Biasa dan Penyelenggera Program Paket A/ULA Tahun 2017 ini silahkan lihat dan unduh di bawah ini:

Prosedur Operasional Standar Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah SD Luar Biasa dan Penyelenggera Program Paket A/ULA Tahun 2017

Download File:

POS US/M SD/MI Tahun 2017.pdf

Demikian yang sanggup kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Jadwal US/M SD/MI dan POS US/M SD/MI Tahun 2017 pada Keputusan Balibang Kemdikbud Nomor: 007/H/EP/2017 perihal Prosedur Operasional Standar Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah SD Luar Biasa dan Penyelenggera Program Paket A/ULA Tahun 2017. Semoga sanggup bermanfaat.
Sumber: Balitbang - Kemdikbud

Lihat juga:

Kisi-Kisi Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) SD MI SDLB dan Paket A Tahun Pelajaran 2016/2017.pdf

Bagikan Artikel ini