RENCANA PENGHAPUSAN TPG MENJADI SOROTAN BANYAK PARPOL
JAKARTA - Rencana pemerintah yang ingin menghapuskan tunjangan profesi guru (TPG) mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno adalah salah satunya.
Kebijakan yang rencananya bakal diterapkan mulai awal tahun depan itu dinilai Teguh menyalahi Undang-undang Guru dan Dosen. Sebagai garda terdepan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air, kualitas guru justru harus dioptimalkan.
"Jika tunjangan profesi guru dihapus, maka kita mundur lagi dan upaya perbaikan kualitas pendidikan kita dipertaruhkan," kata Teguh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (29/9/2015).
Teguh menuturkan, UU Guru dan Dosen sebagai landasan hukum guru sebagai profesi mulai diberlakukan pada tahun 2006-2007. Namun demikian, hingga kini peningkatan kualitas dan kinerja guru masih belum menggembirakan. Menurut Teguh, hal itu terjadi karena pemerintah selama ini belum mampu lakukan monitoring dan supervisi secara maksimal. Karenanya, politikus PAN ini meminta pemerintah harus melakukan monitoring dan supervisi secara maksimal terhadap para guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi guru.
"Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan monitoring kinerja guru bersertifikasi atau profesional," ungkap Teguh.
Sementara itu Menurut Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati menyatakan penolakannya atas wacana pemerintah yang akan menghapus tunjangan profesi guru mulai tahun depan.
Sementara itu Menurut Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati menyatakan penolakannya atas wacana pemerintah yang akan menghapus tunjangan profesi guru mulai tahun depan.
Meski belum mendengar langsung wacana tersebut dari pihak pemerintah, Reni mengatakan, pencabutan tunjangan akan memberatkan para guru.
"Sebisa mungkin tidak usah dihapus tunjangan profesi itu. Sangat memberatkan guru-guru," kata Reni saat dihubungi SINDOnews, Senin 28 September 2015.
Lebih lanjut politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini meminta pemerintah, menjelaskan alasan di balik munculnya wacana penghapusan tunjangan profesi guru ini.
Tanpa penjelasan yang terang dan masuk akal, Reni menilai wacana ini akan ditentang banyak pihak. "Jangan dulu dihapus. Kita harus tahu dulu apa alasannya. Saya belum dapat penjelasan dari menteri terkait soal wacana ini," ucap Reni.
Seolah tak ingin ketinggalan Anggota Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, Dadang Rusdiana menyatakan penolakannya atas wacana pemerintah yang akan menghapus tunjangan profesi guru. Rencananya kebijakan itu akan berlaku mulai awal tahun depan.
Dadang menilai, penghapusan tunjangan profesi akan mengundang reaksi negatif dari para guru. Karenanya, politikus Fraksi Hanura ini menyatakan penolakannya atas wacana tersebut.
"Fraksi Hanura tidak sepakat kalau tunjangan profesi guru dihapuskan. Penghapusan akan mengundang reaksi guru," kata Dadang saat dihubungi SINDOnews, Senin (28/9/2015).
Meski baru wacana, Dadang mengatakan, upaya menghapus tunjangan profesi guru berawal dari evaluasi terhadap hasil uji kompetensi guru yang hasilnya tidak menggembirakan.
Merujuk pada hasil rapat kerja antara Komisi X dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dadang mengatakan, anggaran untuk profesi guru justru akan naik dan jumlah guru yang disertifikasi juga bertambah pada 2016.
"Kalaupun hasil uji kompetensi rendah, itu pekerjaan rumah Dirjen Guru untuk melakukan penguatan. Tidak boleh kemudian menjadi alasan penghapusan tunjangan," ungkap Dadang.
Sumber https://www.pgrionline.com/
Belum ada Komentar untuk "RENCANA PENGHAPUSAN TPG MENJADI SOROTAN BANYAK PARPOL"
Posting Komentar